Wamendagri Apresiasi APEKSI dalam Fasilitasi Pembahasan Isu Strategis Bappeda

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto memberikan Apresiasi APEKSI tinggi kepada Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) atas inisiatifnya memfasilitasi pertemuan para Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pertemuan ini membahas berbagai isu strategis menjelang orientasi kepemimpinan atau retret kepala daerah. Acara tersebut digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa.

Bima Arya menyatakan bahwa forum ini merupakan wadah penting untuk menampung aspirasi dan masukan dari daerah, khususnya dari para Kepala Bappeda. Melalui pertemuan ini, pemerintah pusat dapat menyerap berbagai perspektif daerah terkait perencanaan anggaran dan kebijakan pembangunan. “Forum ini sangat strategis karena memungkinkan dialog dua arah antara pusat dan daerah, bukan sekadar top-down,” ujar Bima usai acara.

Menurutnya, pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mengumpulkan berbagai masukan dari daerah sebelum membahasnya lebih lanjut dalam retret kepala daerah.

“Kita ingin mendengar suara dari daerah terlebih dahulu, menampung aspirasi mereka, dan memahami kisi-kisi permasalahan yang dihadapi,” tambah Bima. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil nantinya benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan.

Salah satu isu strategis yang dibahas dalam forum ini adalah mengenai mandatory spending atau pengeluaran wajib pemerintah yang telah diatur oleh Undang-Undang (UU). Bima menjelaskan bahwa pembahasan ini penting untuk memastikan alokasi anggaran daerah dapat digunakan secara efektif dan efisien. “Kita perlu memastikan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, forum ini juga membahas berbagai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan. Mulai dari keterbatasan anggaran, koordinasi antarsektor, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di daerah. Bima menekankan bahwa pemerintah pusat siap mendukung pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai kendala tersebut.

APEKSI, sebagai asosiasi yang mewakili pemerintah kota di seluruh Indonesia, dinilai telah berperan penting dalam memfasilitasi dialog antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui forum ini, APEKSI tidak hanya menjadi jembatan komunikasi, tetapi juga mendorong terciptanya sinergi dalam perencanaan pembangunan nasional. “Kami sangat mengapresiasi peran Apresiasi APEKSI dalam mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu strategis,” kata Bima.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi Kementerian Dalam Negeri serta perwakilan dari pemerintah daerah.

Mereka bersama-sama mendiskusikan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Bima berharap, hasil dari pertemuan ini dapat menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan nasional.

Dengan adanya forum ini, diharapkan komunikasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dapat semakin diperkuat.

Hal ini akan mendorong terciptanya kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai daerah. Bima menegaskan bahwa pemerintah pusat selalu terbuka untuk mendengarkan masukan dari daerah guna mewujudkan pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

Ke depan, Bima berharap agar forum semacam ini dapat terus dilaksanakan secara rutin. “Ini adalah langkah awal yang baik. Kita perlu terus memperkuat kolaborasi antara pusat dan daerah untuk mencapai tujuan pembangunan nasional,” pungkasnya. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan Indonesia dapat menghadapi berbagai tantangan pembangunan dengan lebih baik dan mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.